Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 sudah diakses hari ini, Sabtu (5/6/2021) pukul 12.00 WIB. Pembukaan Kartu Prakerja gelombang 17 telah dilaksanakan konfirmasi oleh Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu. “Gelombang 17 diakses hari ini jam 12.00 WIB,” kata Lousa, Sabtu (5/6/2021). Pada gelombang 17 yang adalahgelombang tambahan, kuota yang di sediakan ialah lebih tidak cukup 44.000 orang. Kuota tersebut berasal dari penerima Kartu Prakerja yang kedudukan kepesertaannya ditarik keluar dari gelombang 12-16.
Pencabutan kepesertaan terjadi sebab peserta tidak jalankan pembelian pelatihan kesatu di dalam sedangkan 30 hari sesudah mereka ditetapkan lolos sebagai penerima Kartu Prakerja.
Link pendaftaran
Seiring dimulainya Program Kartu Prakerja 2021, tidak sedikit website palsu atau abal-abal yang mengatasnamakan Kartu Prakerja. Untuk peserta yang sudah dulu meregistrasi di situs Kartu Prakerja, dapat langsung berhimpun di dalam proses seleksi gelombang 17. Link selanjutnya lazimnya bertujuan guna menipu atau memungut data siapa juga yang masuk atau mengklik tautan tersebut. Penting diketahui, cuma terdapat satu link formal pencatatan Kartu Prakerja, yaitu www.prakerja.go.id.
Proses seleksi
Ada tiga unsur penyaringan yang digarap manajemen Kartu Prakerja guna menyaring pendaftar. Tiga unsur penyaringan selanjutnya digarap oleh sistem, tanpa terdapat intervensi manusia. Pertama, penyaringan mencantol no induk kependudukan (NIK) dan kartu family (KK). Dalam perihal ini, proses akan jalankan pencocokan bareng data di Dukcapil.
“Penyaringan ke-2 ialah yang menyangkut susunan terlarang (blacklist),” kata Louisa, dilansir dari perkabaran Kompas.com, 5 Maret 2021. Dalam Permenko Nomor 11 Tahun 2020, dilafalkan tersedia {beberapa|sebagian|lebih dari satu} kelompok pekerjaan yang masuk susunan terlarang atau tidak dapat mendaftar. Mereka ialah pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Polri, kepala dan perlengkapan desa, direksi, komisaris, dan pun dewan pengawas terhadap badan usaha punya negara (BUMN) atau badan usaha punya daerah.
Di samping itu, peserta gelombang sebelumnya yang tidak melakukan pembelian pelatihan kesatu di dalam sedangkan 30 hari terhitung masuk ke di dalam susunan terlarang. Jangka sedangkan pemilihan tersebut dihitung semenjak peserta mendapat pemberitahuan penetapan sebagai Penerima Kartu Prakerja dan melengkapi data secara daring melewati laman formal Kartu Prakerja.
Penerima pemberian sosial lainnya terhitung tak akan mampu terima Kartu Prakerja sebab komitmen pemerataan. Berdasarkan keterangan dari Louisa, pendaftar yang lolos dari dua penyariangan selanjutnya jumlahnya tetap jauh lebih besar dikomparasikan kuota tiap-tiap gelombang. Bagi itu, proses penyaringan ketiga akan dikerjakan oleh proses bareng proses acakisasi sampai-sampai nampak 600.000 NIK penerima Kartu Prakerja.